Kamis, 14 September 2017

Critical Review Sistem Ekonomi Indonesia


NAMA            : Ratu Uli Silvania Sitompul
NIM                : 1710413017
JURUSAN      : ILMU POLITIK

Bab 7  ”Kebijakan Ekonomi dan Prospek Transisi dari Pemerintahan Otoriter di Amerika Latin”.
Begitu Brazil dan negara-negara kerucut selatan lainnya melepaskan diri dari Rezim-rezim represif yang dibangun pada 1960-an dan 1970-an. Kendala kebijakan ekonomi takala berupaya untuk bergerak keluar dari sistem otoriter beragam berdasarkan sejarah dan struktur masing-masing negara. Pada pertengahan 1980-an kondisi khusus yang memiliki relevansi penting adalah beban utang luar negeri yang bertumpuk dibawah rezim-rezim otoriter.konflik mengenai kebijakan upah bisa menjadi sangat krusial bagi peluang keberhasilan pemerintah non-otoriter. kebanyakan negara Amerika Latin miliki tingkat setengah pengangguran yang tinggi.Kebijakan ekonomi khas rezim-rezim otoriter mencakup 4 komponen yang secara potensial terpisah,(1)Pengurangan pengendalian harga,(2)Upaya serius untuk membatasi defisit anggaran,(3)pengendalian Upah,(4)kondisi yang sangat menguntungkan bagi investor asing.

Bab 1 “Kerangka Konseptual”
Langkah awal sederhana untuk memahami gejala otoritarianisme dinegara ini.Feith menelaah faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya demokrasi liberal dan digantikan oleh Demokrasi terpimpin yang otorian. Sejak jaman prasejarah sampai akhir penjajahan sejarah politik indonesia hanya mengenal gaya pemerintahan patrimonialisme dan otoriterisme-paternalistik.Di negara-negara kapitalis yang lebih maju kebutuhan utamanya adalah kestabilan rezim yang didominasi borjuasi,karena kaum usahawan dominan itu harus menghadapi persaingan dalam ekonomi internasional. Sejak akhir 1950-an indonesia telah mengalami krisis ekonomi yang serius,yakni neraca pembayaran internasional,inflasi yang melaju dan defisit anggaran yang menvapai puncaknya dalam tahun 1965ketika bangsa ini berada diambang kebangkrutan.

Kesimpulan dari Critical Review ini,bahwa pemerintah harus lebih menyediakan dan memprioritaskan penciptaan lapangan kerja untuk kestabilitasan perekonomian dan politik di negara ini dan pemerintah juga seharusnya lebih detail dan lebih peka lagi terhadap masalah perekonomian dan politik yang sering terjadi dari dulu hingga sampai saat ini. Agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang perekonomian dan perpolitikan di negara ini sehingga rakyat bisa merasakan kesejahteraan dan keadiilan yang sebenarnya.